PANGANDARAN 9/10/2026– Di saat ribuan warga Pangandaran kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, persiapan perayaan Milangkala ke-14 justru memantik kritik keras. Mantan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, tak kuasa menahan air mata saat menyoroti minimnya kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mendesak pemerintah tidak berhenti pada distribusi air tangki, tetapi menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan.
Kritik tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran sekaligus Mitigasi Dampak El Nino dan Kemarau Panjang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pangandaran, Jumat (9/10/2026).
Di hadapan pimpinan DPRD dan jajaran pejabat daerah, Jeje mempertanyakan prioritas pemerintah ketika sebagian masyarakat harus menunggu berminggu-minggu untuk mendapatkan air bersih, sementara rangkaian kegiatan perayaan hari jadi daerah masih dipersiapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Miris saya mendengarnya. Empati terhadap situasi tidak ada sama sekali,” kata Jeje sambil mengusap air matanya.
Dengan nada emosional, Jeje menggambarkan kesenjangan antara penderitaan warga yang kesulitan air dan rencana kegiatan seremonial pemerintah daerah.
Menangis saya. Rakyat sedang susah air, mengantre dua minggu, kok kita malah joget-joget? Rasa kepekaan pemimpin terhadap kondisi yang ada ke mana?” ujarnya.
Bagi Jeje, krisis air bersih bukan sekadar persoalan teknis distribusi bantuan, melainkan persoalan kepekaan dan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan penanganan darurat kekeringan dilakukan secara serius, mulai dari pemetaan wilayah terdampak, pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga mitigasi risiko kesehatan dan sanitasi.
Jeje juga menyoroti peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyusun langkah penanganan yang terarah. Menurutnya, pemetaan wilayah rawan kekeringan harus menjadi dasar agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Jeje Soroti Potensi Beban Anggaran 93 Desa
Selain krisis air bersih, Jeje mempertanyakan potensi pengeluaran pemerintah desa untuk mengikuti rangkaian kegiatan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran.
Ia menilai, berbagai perlombaan dan festival berpotensi menambah beban keuangan desa apabila peserta harus menanggung sendiri biaya kendaraan hias, kostum, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Jeje mencontohkan, jika masing-masing dari 93 desa mengeluarkan Rp10 juta untuk mengikuti kegiatan, total pengeluaran bisa mendekati Rp1 miliar.
Ada 93 desa. Kalau masing-masing harus ikut lomba, sewa odong-odong, beli kostum, katakanlah habis Rp10 juta per desa, itu sudah hampir Rp1 miliar uang keluar. Dari mana anggarannya? Itu uang rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa agar memastikan setiap pengeluaran memiliki dasar yang jelas serta sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.
Jeje juga memperingatkan agar jangan sampai kegiatan perayaan hari jadi justru menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
Ingat, Anda berpotensi diperiksa oleh APH (aparat penegak hukum). Jangan sampai persoalan anggaran ini menyeret banyak pihak ke ranah hukum,” ujarnya.
Menurut Jeje, Milangkala semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah dan memperkuat kepedulian terhadap masyarakat, bukan semata-mata menghadirkan kemeriahan.
Kita ini bukan memimpin di hutan rimba. Ada rakyat, ada masyarakat yang jeritannya harus didengar. Jangan tunggu rakyat bergerak dengan caranya sendiri karena merasa aspirasinya dibungkam,” tuturnya.
Asep Noordin: Krisis Air Pangandaran Butuh Solusi Jangka Panjang
Sorotan terhadap krisis air bersih tersebut diperkuat oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. Ia menegaskan bahwa keprihatinan terhadap kondisi masyarakat harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret.
Menurut Asep, penanganan kekeringan tidak boleh hanya mengandalkan pengiriman air menggunakan kendaraan tangki setiap kali musim kemarau tiba. Pemerintah harus membangun strategi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan air baku dan melindungi sumber mata air.
Empati itu tidak cukup hanya punya rasa prihatin, tetapi harus ada kompensasi dan tindak lanjut dari rasa keprihatinan tersebut,” ujar Asep, Jumat (9/10/2026).
Asep menilai, perlindungan sumber mata air, daerah aliran sungai, dan kawasan resapan air perlu diperkuat melalui kebijakan tata ruang serta regulasi yang memadai.
Langkah tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi, mengingat sejumlah sumber mata air berada di kawasan yang dikelola Perum Perhutani maupun lembaga lainnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan sumber air berpengaruh langsung terhadap pelayanan air bersih kepada masyarakat, termasuk pasokan yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Kalau sumber mata air kita kering, PDAM juga pasti terdampak,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa solusi krisis air Pangandaran harus mencakup perlindungan lingkungan, pemulihan kawasan resapan, dan keberlanjutan sumber air baku, bukan hanya penanganan ketika warga sudah mengalami kekurangan air.
Tagana: Distribusi Air Bersih Sudah Jangkau 60.000 Jiwa
Sementara itu, Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Pangandaran, Nana Suryana, mengungkapkan bahwa distribusi bantuan air bersih telah menjangkau sekitar 60.000 jiwa.
Namun, distribusi tersebut belum bisa dilakukan hanya sekali di setiap desa. Sebagian sumber air milik warga masih belum kembali normal sehingga bantuan perlu disalurkan secara berulang.
Distribusi air bersih ini tidak bisa hanya satu kali untuk satu desa. Pasti akan berulang,” kata Nana.
Ia menjelaskan, keterbatasan armada, luasnya wilayah pelayanan, serta kondisi geografis menjadi kendala dalam mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.
Situasi tersebut membuat petugas harus mengatur penyaluran bantuan secara berkelanjutan, sementara kebutuhan air masyarakat di sejumlah wilayah masih harus dipenuhi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nana mendorong penambahan tandon air di desa-desa rawan kekeringan. Fasilitas penampungan dinilai dapat membantu warga memperoleh pasokan air ketika kendaraan distribusi tidak bisa datang setiap saat.
Selain langkah darurat, Nana menekankan pentingnya menjaga sumber mata air, danau, dan sungai yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.
Perlindungan kawasan hutan serta penanaman pohon juga perlu diperkuat untuk menjaga daya dukung lingkungan dan ketersediaan air dalam jangka panjang.
Krisis Air Menjadi Ujian Prioritas Pemkab Pangandaran
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis air bersih di Kabupaten Pangandaran membutuhkan penanganan menyeluruh. Distribusi bantuan yang telah menjangkau sekitar 60.000 jiwa perlu diimbangi dengan penguatan infrastruktur penampungan, pemetaan wilayah rawan kekeringan, serta perlindungan sumber air baku.
Pemerintah daerah juga dituntut memastikan kebijakan mitigasi kekeringan berjalan berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat di lapangan, termasuk melalui koordinasi lintas instansi dan pemerintah desa.
Di tengah persiapan Milangkala ke-14, persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan sumber daya daerah.
Ketika masyarakat masih harus berjuang mendapatkan air bersih, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari kemeriahan perayaan hari jadi, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar warga.
Krisis air Pangandaran kini menjadi pengingat bahwa empati harus diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, dan tindakan nyata. Sebab, bagi warga yang kesulitan mendapatkan air, solusi hari ini jauh lebih mendesak daripada kemeriahan sebuah perayaan.**
Sysfarras
