PANGANDARAN 14/8/2026— Barcode BBM bersubsidi yang sejatinya hadir untuk mempermudah nelayan melaut justru sempat menjadi beban administrasi yang menyulitkan. Merasa diganjal prosedur perpanjangan data yang berbelit, puluhan perwakilan nelayan di Kabupaten Pangandaran mendatangi Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) setempat pada Jumat (14/8/2026).
Kedatangan perwakilan Rukun Nelayan (RN) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) tersebut berbuah manis. Pertemuan tersebut berhasil melahirkan kesepakatan penting: pemangkasan birokrasi perpanjangan barcode BBM subsidi khusus nelayan Pangandaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluhan Data Berulang: “Sudah Ada di Dinas, Kenapa Harus di-Upload Lagi?”
Poin utama yang menjadi sorotan para nelayan adalah kewajiban mengunggah (upload) ulang dokumen teknis setiap kali memperpanjang masa berlaku barcode di aplikasi. Padahal, data identitas dan legalitas nelayan tersebut sudah tersimpan di basis data dinas.
Perwakilan Rukun Nelayan (RN), Aep Saipudin, menegaskan bahwa nelayan bukan menolak aturan, melainkan menginginkan efisiensi sistem.
“Alhamdulillah, sekarang sudah dipermudah dan tidak dipersulit lagi seperti sebelumnya. Dulu, padahal data sudah ada di dinas, tapi setiap perpanjang barcode harus upload data ulang. Kami hanya minta prosedurnya dibikin praktis,” ujar Aep.
Meski menuntut kemudahan, Aep menggarisbawahi agar penerbitan barcode BBM tetap dilakukan secara selektif. Ia mengingatkan pengurus RN dan HNSI untuk memperketat verifikasi di lapangan guna mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak tak bertanggung jawab.
Kuota 35 Liter per Hari dan Komitmen Pengawasan
Menanggapi hal tersebut, Humas HNSI Kabupaten Pangandaran, Uhan, menyebutkan bahwa kejelasan mekanisme ini menjadi ‘pegangan’ penting bagi pengurus nelayan di tingkat basis. Menurutnya, alokasi BBM subsidi untuk nelayan Pangandaran rata-rata mencapai 35 liter per hari, disesuaikan dengan kapasitas alat tangkap dan kebutuhan melaut.
“Dinas Kelautan memang memiliki kewenangan menerbitkan barcode, dan peruntukannya sangat jelas. Kesepakatan ini memastikan nelayan tidak terhambat administrasi saat mau melaut, tapi pengawasan tetap berjalan,” jelas Uhan.
Pemkab Pangandaran Bakal Surati BPH Migas
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespons cepat aspirasi tersebut. Kepala DKPKP Kabupaten Pangandaran, Usep, menyatakan komitmennya untuk membenahi kendala teknis dan sistemik pada penyaluran BBM bersubsidi bagi sektor perikanan tangkap.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Pangandaran berencana memboyong persoalan prosedur digital ini ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Langkah ini diambil untuk mencari formula pelayanan yang lebih fleksibel bagi nelayan kecil tanpa melanggar regulasi nasional.
Melalui kesepakatan bersama antara DKPKP, RN, dan HNSI, nelayan Pangandaran kini bisa bernapas lega. Pelayanan barcode BBM bersubsidi dipastikan bakal lebih cepat, ringkas, dan tepat sasaran—memastikan pasokan energi untuk menjaga ketahanan pangan bahari tetap terjaga.
Sysfarras
