WAY KANAN, CAHAYA NUSANTARA —29/9/2016 Dugaan kejanggalan pada proyek pembangunan fasilitas air bersih berupa sumur bor di Kampung Bali Sadhar Tengah, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung, kian menyita perhatian publik. Namun, meski isu ini telah menjadi perbincangan hangat, pihak pengelola kegiatan di tingkat kampung terkesan memilih mengabaikan konfirmasi dan enggan memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan serta indikasi ketidaktransparanan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sebelumnya, proyek pembuatan 1 unit sumur bor bernilai Rp 56.205.600,- yang bersumber dari APBKamp TA 2025 di Dusun 2 Sari Mulyo menuai kritik tajam dari warga dan internal Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Pasalnya, pekerjaan fisik yang dialokasikan dari anggaran 2025 tersebut mengalami keterlambatan signifikan hingga melintas ke tahun 2026.
Tak hanya soal waktu penyelesaian yang molor, indikasi kejanggalan lain juga terkuak di lapangan:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengadaan Sarana Terkesan Terburu-buru: Sejumlah komponen vital seperti pompa celup (submersible), meteran listrik, hingga konstruksi tiang/tower air disinyalir baru dipasang menyusul pasca-pemeriksaan oleh tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan.
Minim Keterlibatan Perangkat Lokal: Perencanaan hingga pengelolaan anggaran diduga tidak melibatkan jajaran BPK maupun perangkat tingkat dusun dan RT secara transparan.
Ketertutupan pihak pengelola kampung dalam memberikan respons resmi kini memicu desakan agar instansi pembina dan pengawas daerah tidak tinggal diam:
Ujian Akuntabilitas Publik: Sikap enggan merespons konfirmasi dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi tata kelola keuangan desa dan hak masyarakat atas keterbukaan informasi.
Desakan Audit Investigatif: BPK bersama tokoh masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Way Kanan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk segera menerjunkan tim audit guna melakukan verifikasi fisik dan pertanggungjawaban keuangan di lapangan.
Redaksi menegaskan bahwa setiap sen dana publik wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, terukur, dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Layanan Hak Jawab & Sanggahan Redaksi
Sebagai wujud komitmen terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi media Cahaya Nusantara senantiasa membuka ruang berimbang.
Pihak-pihak terkait yang merasa berkepentingan dan ingin memberikan konfirmasi, klarifikasi, maupun tanggapan resmi atas materi pemberitaan ini diimbau untuk segera menyampaikannya secara tertulis melalui saluran resmi redaksi:
Mukhlis,/ redaksi
