PANGANDARAN 28/7/2026 — Peran ulama dalam pembangunan daerah dinilai tidak hanya terbatas pada pembinaan kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga moralitas masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Ida Nurlaela Wiradinata saat menghadiri peringatan Milad ke-51 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Pangandaran, Senin (27/7/2026).
Menurut Ida, selama lebih dari lima dekade MUI telah menunjukkan kontribusinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan bimbingan keagamaan, menjaga kerukunan umat, sekaligus merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Keberadaan MUI diharapkan mampu menghadirkan kehidupan masyarakat yang semakin tertata. MUI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga moralitas, memberikan pembinaan, sekaligus menjadi penyejuk di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini,” kata Ida.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga memunculkan persoalan baru, mulai dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi hingga pergeseran nilai sosial yang berpotensi memengaruhi kehidupan generasi muda.
Dalam situasi tersebut, kata Ida, kehadiran ulama menjadi semakin penting sebagai pembimbing masyarakat agar tetap berpegang pada nilai-nilai agama, etika, dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Sebagai daerah yang terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat, Pangandaran dinilai membutuhkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan penguatan karakter masyarakat.
“Pembangunan harus berjalan seimbang. Kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi perlu diiringi dengan penguatan nilai-nilai keagamaan agar masyarakat tetap memiliki karakter yang baik,” ujarnya.
Ida juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk MUI, perlu memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu memenuhi standar sertifikasi halal sehingga produk lokal memiliki daya saing yang lebih tinggi.
“Produk makanan maupun hasil UMKM harus mendapat dukungan, termasuk dalam proses sertifikasi halal. Dengan demikian, produk lokal memiliki nilai tambah dan semakin diminati masyarakat,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang berakhlak dan memiliki kepedulian sosial.
“Ulama merupakan aset bangsa. Perannya sangat penting, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Sinergi yang terjalin akan menjadi kekuatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, berakhlak, dan sejahtera,” pungkas Ida.
Sysfarras
