PANGANDARAN – Menyongsong pelaksanaan Pemilu 2029 yang berintegritas dan bermartabat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran terus memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan demokrasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Diskusi Tatap Muka Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Rabu (15/7/2026).
Mengangkat tema “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu Tahun 2029 yang Bermartabat”, kegiatan ini menjadi bagian dari program prioritas nasional Bawaslu Republik Indonesia yang dilaksanakan secara serentak melalui dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, S.EI., M.H. Turut hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebanyak 20 peserta mengikuti program P2P ini, terdiri dari 7 laki-laki dan 13 perempuan yang berasal dari berbagai unsur kepemudaan, di antaranya HMI, PMII, Pramuka, serta perwakilan pemilih pemula.
Membentuk Pengawas Muda yang Aktif dan Peduli Demokrasi
Dalam sambutannya, Nuryamah menyampaikan bahwa P2P bukan sekadar kegiatan pembekalan, melainkan langkah strategis untuk mencetak kader pengawas yang mampu berperan aktif dalam setiap proses demokrasi.
Menurutnya, para peserta diharapkan dapat menjadi penggerak pengawasan di tengah masyarakat, baik selama tahapan pemilu maupun di luar tahapan penyelenggaraan pemilu.
“Tujuan akhir dari P2P ini adalah membentuk kader yang terlatih, terdidik, berfungsi, dan bergerak. Jangan sampai ilmu yang didapat hanya berhenti pada diri sendiri, tetapi harus disebarluaskan kepada masyarakat,” ujar Nuryamah.
Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hingga saat ini, kata dia, Bawaslu Jawa Barat telah mencetak sebanyak 5.013 kader pengawasan partisipatif.
Bawaslu Terbuka Terhadap Kritik dan Masukan Masyarakat
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, S.Ag., mengatakan bahwa program P2P menjadi wadah penting untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai mekanisme pemilu, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penanganan dugaan pelanggaran.
Ia berharap para kader yang telah mendapatkan pendidikan pengawasan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang aktif mengawal demokrasi.
“Bawaslu bukan lembaga yang selalu benar. Kami juga membutuhkan kritik dan masukan dari masyarakat. Jika ada hal yang kurang tepat, mari disampaikan dan didiskusikan bersama,” ungkap Iwan.
Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, salah satunya untuk mencegah praktik-praktik pelanggaran seperti politik uang (money politic) yang dapat merusak kualitas demokrasi.
Kawal Pemilu 2029 Melalui Aksi Nyata
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat, M.Pd., mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai bahan evaluasi bersama.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan yang akan dihasilkan dalam lima tahun mendatang sangat bergantung pada proses demokrasi yang berlangsung secara jujur dan berintegritas.
“Melalui P2P ini, Bawaslu mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2029 agar berjalan lebih baik dan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas,” katanya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bentuk komitmen peserta setelah mengikuti pelatihan. Bawaslu Kabupaten Pangandaran akan terus melakukan pendampingan agar para kader mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk pengawasan nyata di lingkungan masing-masing.
Dengan hadirnya kader pengawas partisipatif, Bawaslu berharap masyarakat semakin sadar bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga negara.
Sysfarras
